{"id":863,"date":"2023-01-02T12:16:00","date_gmt":"2023-01-02T12:16:00","guid":{"rendered":"https:\/\/tamanmartanisid.slemankab.go.id\/home\/?p=863"},"modified":"2025-09-08T05:17:15","modified_gmt":"2025-09-08T05:17:15","slug":"apa-itu-ppid","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tamanmartanisid.slemankab.go.id\/home\/2023\/01\/02\/apa-itu-ppid\/","title":{"rendered":"Apa itu PPID?"},"content":{"rendered":"\n

Pengertian PPID<\/strong><\/p>\n\n\n\n

PPID singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Yang mana bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan\/atau layanan informasi di badan publik. Pejabat yang ditunjuk oleh badan publik untuk mengelola dan memberikan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n

Wewenang PPID Kalurahan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Mengoordinasikan setiap unit\/satuan kerja di Kalurahan dalam melaksanakan layanan informasi publik;<\/li>\n\n\n\n
  2. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;<\/li>\n\n\n\n
  3. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan\/rahasia dengan disertai alasan pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan<\/li>\n\n\n\n
  4. Menugaskan pejabat dan\/atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan\/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Tanggung jawab PPID Kalurahan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Mengoordinasikan bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik;<\/li>\n\n\n\n
    2. Mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Kalurahan;<\/li>\n\n\n\n
    3. Mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit\/satuan kerja meliputi:<\/li>\n\n\n\n
    4. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;<\/li>\n\n\n\n
    5. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;<\/li>\n\n\n\n
    6. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.<\/li>\n\n\n\n
    7. Mengoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit\/satuan kerja di Kalurahan dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing- masing unit atau satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) bulan;<\/li>\n\n\n\n
    8. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik di bawah penguasaannya yang dapat diakses oleh publik;<\/li>\n\n\n\n
    9. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan\/atau permohonan.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      Serba-serbi Terkait PPID Kalurahan<\/strong>
      Untuk memenuhi kewajiban mengumumkan informasi publik, PPID Kalurahan bertugas untuk mengoordinasikan:<\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;<\/li>\n\n\n\n
      2. Menyampaikan informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        Untuk menanggapi adanya permohonan informasi publik, PPID Kalurahan bertugas:<\/p>\n\n\n\n

          \n
        1. Mengoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi publik;<\/li>\n\n\n\n
        2. Melakukan pengujian konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;<\/li>\n\n\n\n
        3. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;<\/li>\n\n\n\n
        4. Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;<\/li>\n\n\n\n
        5. Mengembangkan kapasitas pejabat dan\/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n